Rencana Pembangunan Ponpes Menggunakan Anggaran APBN, Purbaya Mengaku Belum Terima Proposal
Theasianet
10 October 2025 21:21
.
2 Menit membaca
Theasianet.com, Kendari-Wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan pondok pesantren (ponpes) menuai tanggapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima proposal resmi terkait ide yang diusulkan pasca-tragedi ambruknya ponpes di Sidoarjo.
”Untuk pondok pesantren (dibangun pakai APBN) saya belum terima, saya baru baca di media saja,” ujar Menkeu Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025), dikutip dari laman cnn indonesia.
Menkeu menegaskan, pihaknya akan menunggu dan mempelajari rincian usulan tersebut sebelum mengambil langkah kebijakan.
”Saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya,” tegas Purbaya.
Ide menggunakan dana APBN ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo setelah musibah ambruknya gedung bertingkat di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September 2025 yang menewaskan 67 orang.
Menteri Dody mengklaim anggaran negara akan digunakan untuk membangun ulang gedung tersebut, dengan alasan biaya renovasi yang dinilai lebih mahal.
Baca Juga:
”Kalau soal anggaran, insyaallah cukup, cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN,” klaim Dody di Jakarta Selatan, Selasa (7/10) lalu.
Ia menekankan, meski anggaran ponpes umumnya di bawah Kementerian Agama, KemenPU akan turun tangan karena ini merupakan kondisi darurat. “Yang di Sidoarjo pasti kita (anggaran PU) yang masuk,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut rencana penggunaan APBN untuk Ponpes Al Khoziny belum mencapai kesimpulan final.
”Mungkin masih belum pada satu kesimpulan. Tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (8/10).
(ree/red)
