Buntut Konten Tendensius, FPTP Peringatkan KPI Agar Tak Segan Jatuhkan Sanksi Berat ke Trans7
Theasianet
14 October 2025 21:23
.
2 Menit membaca
Theasianet.com, Jakarta–Program “Xpose Uncensored” di Trans7 menuai kecaman keras setelah tayangannya yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dinilai tendensius dan memojokkan institusi pesantren.
Desakan agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera turun tangan datang dari Direktur Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP), Saifullah Ma’shum. Ia mendesak KPI untuk tidak hanya memanggil dan memeriksa, tetapi juga menyetop sementara program tersebut serta menjatuhkan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran.
Menurut Saifullah, tayangan Trans7 tersebut dinilai berkualitas rendah, tidak mendidik, dan tidak mencerminkan keadilan.
“Trans7 mengambil cuplikan-cuplikan, lalu menggunakannya tanpa menjelaskan konteks dan situasi dalam tayangan itu,” ujar Saifullah di Jakarta, Selasa (14/10), dikutip dari laman Antara.
FPTP menuding Trans7 melakukan “cherry picking” hanya mengambil materi yang sesuai dengan opini stasiun televisi, tanpa memotret sisi pesantren secara utuh.
Saifullah menekankan bahwa format tayangan ini hanyalah sebatas konten hiburan yang dinilai tidak beretika, terutama karena narasinya hanya sepihak.
Merasa kebobolan, Trans7 dengan cepat merespons kecaman tersebut. Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil, menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya melalui pernyataan video.
“Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Anwar Manshur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, santri, dan alumni,” kata Andi.
Trans7 mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan, khususnya dalam melakukan sensor mendalam terhadap materi yang bersumber dari pihak luar. Permintaan maaf secara langsung pun telah disampaikan kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Manshur pada Senin malam (13/10).
Menanggapi keramaian ini, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengambil sikap tegas.
“Tentu ini akan dibawa ke sidang pleno. Di situ kami tentukan sikap apa yang akan diberikan KPI secara kelembagaan terkait kasus ini,” tegas Ubaid, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa.
(ree/afk
